Untuk memahami potongan pajak THR, kamu perlu mengetahui penghasilan bruto, kategori TER, dan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21.
Penghasilan bruto adalah penghasilan sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya. Dalam konteks ini, penghasilan bruto bulanan dapat mencakup gaji, THR, dan komponen penghasilan lain yang diperhitungkan sesuai ketentuan.
Sementara itu, kategori TER ditentukan berdasarkan status PTKP karyawan.
Ada tiga kategori TER bulanan, yaitu kategori A, B, dan C. Masing-masing memiliki lapisan tarif yang berbeda.
Berikut langkah-langkah untuk memahami perhitungannya.
1. Hitung total penghasilan bruto pada bulan pembayaran THR
Langkah pertama adalah menjumlahkan gaji bulanan dengan THR dan komponen penghasilan lain yang relevan.
Misalnya, kamu menerima gaji Rp8 juta dan THR Rp8 juta pada bulan yang sama.
Total penghasilan bruto pada bulan tersebut menjadi:
Gaji bulanan + THR = Rp8.000.000 + Rp8.000.000 = Rp16.000.000.
Angka Rp16 juta tersebut menjadi dasar untuk menentukan tarif efektif bulanan yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21.
Perlu diingat, angka ini merupakan penghasilan bruto, bukan uang bersih yang akan masuk ke rekening.
2. Tentukan kategori TER berdasarkan status PTKP
Setelah mengetahui penghasilan bruto, langkah berikutnya adalah menentukan kategori TER.
Kategori tersebut berkaitan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP.
Secara umum, kategori TER bulanan dibagi menjadi tiga kelompok:
- Kategori A: mencakup status TK/0, TK/1, dan K/0.
- Kategori B: mencakup status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
- Kategori C: mencakup status K/3.
TK berarti tidak kawin, sedangkan K berarti kawin. Angka di belakangnya menunjukkan jumlah tanggungan yang diperhitungkan.
Contohnya, karyawan dengan status TK/0 menggunakan kategori A. Sementara itu, karyawan dengan status K/2 menggunakan kategori B.
Status PTKP perlu dipastikan karena kategori tersebut memengaruhi tarif efektif yang digunakan dalam penghitungan pajak.
3. Gunakan tarif efektif sesuai penghasilan bruto
Setelah mengetahui kategori TER dan jumlah penghasilan bruto, perusahaan menentukan tarif yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sebagai ilustrasi, anggap penghasilan bruto seorang karyawan pada bulan pembayaran THR adalah Rp16 juta.
Jika tarif efektif yang berlaku untuk kategori dan rentang penghasilannya adalah 8%, ilustrasi pemotongan PPh Pasal 21 pada bulan tersebut menjadi:
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto × Tarif efektif.
PPh Pasal 21 = Rp16.000.000 × 8% = Rp1.280.000.
Angka 8% di atas hanya contoh untuk menjelaskan mekanisme penghitungan, bukan tarif yang berlaku untuk semua karyawan dengan penghasilan Rp16 juta.
Tarif sebenarnya harus disesuaikan dengan kategori TER dan lapisan penghasilan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Selain itu, hasil tersebut menggambarkan pemotongan bulanan pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Penghitungan pajak tahunan pegawai tetap tetap perlu dilakukan sesuai ketentuan.
4. Periksa kembali potongan pada slip gaji
Setelah THR dibayarkan, periksa slip gaji atau rincian penghasilan dari perusahaan.
Pastikan nominal gaji, THR, dan potongan PPh Pasal 21 sudah tercantum dengan benar.
Jika terdapat perbedaan antara perhitungan pribadi dan potongan perusahaan, jangan langsung berasumsi bahwa terjadi kesalahan.
Kamu bisa meminta penjelasan kepada bagian HR atau payroll. Tanyakan penghasilan apa saja yang diperhitungkan, kategori TER yang digunakan, dan bagaimana nominal pajak tersebut diperoleh.
Dengan begitu, kamu bisa memahami alasan di balik potongan THR yang diterima.
Contoh Perhitungan Pajak THR
Supaya lebih mudah dipahami, kita gunakan contoh sederhana.
Rina adalah karyawan tetap dengan gaji bulanan Rp7 juta. Pada bulan pembayaran THR, ia menerima THR sebesar Rp7 juta.
Dengan demikian, total penghasilan brutonya pada bulan tersebut adalah:
- Gaji bulanan: Rp7.000.000.
- THR: Rp7.000.000.
- Total penghasilan bruto: Rp14.000.000.
Jika berdasarkan status PTKP Rina dan ketentuan yang berlaku, tarif efektif yang digunakan adalah 5%, ilustrasi pemotongan PPh Pasal 21 pada bulan tersebut menjadi:
Rp14.000.000 × 5% = Rp700.000.
Sekali lagi, tarif 5% di sini hanya contoh perhitungan. Tarif yang benar harus merujuk pada tabel TER yang sesuai dengan kategori PTKP dan penghasilan bruto Rina.
Selain itu, angka Rp700.000 tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan pajak atas THR. Penghitungan bulanan menggunakan total penghasilan bruto pada bulan pembayaran, termasuk gaji dan THR.
Untuk mengetahui pajak yang benar-benar berkaitan dengan keseluruhan penghasilan selama setahun, perusahaan perlu melakukan penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.
Jadi, jangan hanya membandingkan nominal THR dengan jumlah potongan pajak pada satu bulan. Perhatikan juga mekanisme penghitungan pajak secara keseluruhan.
Apakah Semua Karyawan yang Menerima THR Pasti Dipotong Pajak?
Tidak selalu. Ada beberapa hal yang memengaruhi apakah penghasilan seseorang menimbulkan PPh Pasal 21 terutang dan bagaimana pemotongannya dilakukan.
Salah satunya adalah besarnya penghasilan selama setahun.
Dalam ketentuan pajak, terdapat Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Besaran PTKP bergantung pada status wajib pajak dan tanggungan yang diperhitungkan.
Untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin tanpa tanggungan atau TK/0, PTKP dasar adalah Rp54 juta per tahun.
Nilai tersebut dapat berbeda untuk status perkawinan dan jumlah tanggungan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kamu perlu memahami bahwa PTKP bukan batas sederhana untuk menentukan apakah THR langsung bebas pajak atau tidak. Penghitungan pajak memperhitungkan penghasilan dan komponen lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, jangan hanya melihat nominal THR untuk menyimpulkan apakah kamu akan dikenai pajak.
Perhatikan juga total penghasilan, status PTKP, dan perhitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak tersebut.
Jika penghasilanmu relatif kecil, tetapi terdapat potongan pajak, kamu dapat meminta perusahaan menjelaskan dasar pemotongannya. Langkah ini membantu memastikan bahwa penghitungan dilakukan secara tepat.
Siapa yang Menanggung Pajak THR?
Pertanyaan lain yang sering muncul adalah siapa yang sebenarnya menanggung pajak THR. Apakah karyawan atau perusahaan?
Jawabannya bergantung pada skema penghitungan dan kebijakan pemberi kerja yang diterapkan sesuai ketentuan perpajakan.
Secara umum, terdapat dua skema yang perlu kamu kenali.
1. Pajak ditanggung karyawan
Dalam skema ini, PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan.
Artinya, THR yang diterima bisa lebih kecil daripada nominal bruto karena ada potongan pajak.
Misalnya, perusahaan menetapkan THR bruto sebesar Rp10 juta. Jika terdapat potongan PPh Pasal 21, jumlah bersih yang diterima karyawan akan berkurang sesuai hasil penghitungan pajak.
Karena itu, penting untuk membedakan nominal THR bruto dan THR bersih.
THR bruto merupakan nominal sebelum potongan, sedangkan THR bersih adalah jumlah yang diterima setelah memperhitungkan potongan yang berlaku.
2. Pajak ditunjang perusahaan melalui metode gross up
Dalam skema gross up, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan dan digunakan untuk menunjang pembayaran pajak sesuai mekanisme yang berlaku.
Skema ini memungkinkan perusahaan memberikan kompensasi atas pajak yang harus dibayar karyawan.
Namun, gross up bukan berarti pajak dihapus atau THR otomatis bebas pajak. Penghasilan dan tunjangan pajak tetap perlu dihitung sesuai ketentuan perpajakan.
Penerapannya juga bergantung pada kebijakan perusahaan.
Jadi, jika kamu ingin mengetahui apakah pajak THR ditanggung sendiri atau ditunjang perusahaan, periksa peraturan penggajian di tempat kerja atau tanyakan langsung kepada bagian HR.
Tips Mengatur THR Setelah Dipotong Pajak
Setelah mengetahui bahwa THR bisa dikenai pajak, kamu juga perlu memikirkan cara mengelola uang yang diterima.
Jangan sampai THR habis hanya untuk kebutuhan sesaat. Apalagi, pengeluaran menjelang hari raya biasanya cukup banyak.
Berikut beberapa cara yang bisa kamu terapkan.
1. Gunakan nominal bersih sebagai dasar anggaran
Saat menyusun anggaran, gunakan jumlah uang yang benar-benar masuk ke rekening, bukan nominal THR sebelum potongan.
Misalnya, jika THR bruto Rp10 juta dan jumlah bersih yang kamu terima lebih kecil setelah pemotongan, gunakan nominal bersih tersebut untuk menyusun anggaran.
Cara ini membantu mencegah pengeluaran berlebihan.
2. Prioritaskan kebutuhan wajib
Sebelum membeli barang tambahan, buat daftar kebutuhan yang harus dibayar.
Misalnya, biaya mudik, kebutuhan rumah tangga, zakat atau kewajiban lain yang relevan, serta pembayaran tagihan yang jatuh tempo.
Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kamu bisa menentukan anggaran untuk belanja tambahan.
3. Sisihkan sebagian untuk dana darurat
Kalau kondisi keuangan memungkinkan, gunakan sebagian THR untuk menambah dana darurat.
Dana ini berguna ketika kamu menghadapi kebutuhan mendadak, seperti perbaikan kendaraan atau pengeluaran kesehatan.
Kamu tidak harus menyisihkan nominal yang besar sekaligus. Mulailah dari jumlah yang sesuai dengan kondisi keuanganmu.
4. Hindari menganggap THR sebagai uang bebas
THR memang penghasilan tambahan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan hari raya. Namun, bukan berarti seluruh uangnya harus dihabiskan dalam waktu singkat.
Kamu bisa membagi THR berdasarkan prioritas, seperti kebutuhan hari raya, kewajiban rutin, tabungan, dan kebutuhan pribadi.
Dengan pembagian yang jelas, uang THR bisa memberikan manfaat lebih panjang.
5. Evaluasi pengeluaran setelah hari raya
Setelah hari raya selesai, periksa kembali pengeluaran yang sudah dilakukan.
Apakah anggaran cukup? Apakah ada pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi? Apakah tabungan masih aman?
Evaluasi ini membantu kamu membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk periode berikutnya.
THR bukan hanya kesempatan untuk berbelanja, tetapi juga peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan.
Kesimpulan
THR kena pajak merupakan hal yang perlu dipahami oleh setiap karyawan. THR termasuk penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 sehingga dapat diperhitungkan dalam pemotongan pajak.
Bagi pegawai tetap, penghitungan bulanan selain masa pajak terakhir menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Gaji dan THR yang dibayarkan pada bulan yang sama diperhitungkan bersama untuk menentukan pemotongan bulanan.
Besarnya potongan tidak selalu sama untuk setiap karyawan. Penghasilan bruto, kategori PTKP, dan ketentuan pajak yang berlaku memengaruhi penghitungan tersebut.
Selain itu, pemotongan pada bulan pembayaran THR tidak selalu mencerminkan total pajak tahunan. Penghitungan pada masa pajak terakhir tetap dilakukan sesuai ketentuan PPh Pasal 21.
Karena itu, periksa slip gaji dan tanyakan kepada bagian HR jika ada potongan yang belum kamu pahami.
Setelah menerima THR, jangan lupa mengatur penggunaannya dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan penting, sisihkan dana darurat jika memungkinkan, dan hindari pengeluaran yang tidak sesuai anggaran.
Dengan memahami pajak THR dan mengelola uang secara tepat, kamu bisa menikmati penghasilan tambahan tanpa mengabaikan kesehatan keuangan.
FAQ Seputar THR Kena Pajak
1. Apakah THR kena pajak?
Ya, THR termasuk penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Pemotongan pajaknya mengikuti ketentuan yang berlaku dan bergantung pada kondisi penghasilan serta status penerima.
2. Berapa persen pajak THR?
Tidak ada satu persentase yang berlaku untuk semua karyawan. Pemotongan bulanan pegawai tetap menggunakan tarif efektif sesuai kategori PTKP dan penghasilan bruto pada bulan pembayaran. Penghitungan pajak tahunan tetap dilakukan sesuai ketentuan.
3. Apakah THR dan gaji dihitung pajaknya secara terpisah?
Untuk penghitungan bulanan pegawai tetap menggunakan TER, gaji dan THR yang dibayarkan pada bulan yang sama diperhitungkan bersama sebagai penghasilan bruto bulanan. Karena itu, pemotongan pajaknya tidak selalu dihitung dengan mengambil persentase tetap dari THR saja.
4. Kenapa potongan pajak saat menerima THR lebih besar?
Potongan dapat meningkat karena total penghasilan bruto pada bulan pembayaran THR menjadi lebih besar. Kondisi tersebut bisa membuat penghasilan masuk ke lapisan tarif efektif yang berbeda dari bulan biasa.
5. Apakah THR di bawah PTKP pasti bebas pajak?
Penentuan pajak tidak cukup hanya dengan membandingkan nominal THR dengan PTKP. Penghitungan juga memperhatikan penghasilan dan ketentuan perpajakan yang relevan. Jika ragu, mintalah penjelasan kepada bagian payroll atau petugas pajak.
6. Apakah perusahaan boleh menanggung pajak THR?
Perusahaan dapat menerapkan skema tunjangan pajak atau gross up sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Dalam skema tersebut, tunjangan pajak tetap diperhitungkan sesuai mekanisme PPh Pasal 21.
7. Bagaimana cara mengecek potongan pajak THR?
Periksa slip gaji atau rincian penghasilan dari perusahaan. Jika ada bagian yang tidak jelas, tanyakan kepada HR atau payroll mengenai penghasilan bruto, kategori TER, dan dasar penghitungan pajaknya.
8. Apa yang harus dilakukan jika potongan pajak THR terasa tidak sesuai?
Jangan langsung menyimpulkan bahwa pemotongan salah. Mintalah rincian perhitungan kepada perusahaan dan cocokkan dengan ketentuan PPh Pasal 21 yang berlaku. Jika masih ada keraguan, kamu dapat mencari informasi melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Mulai Bangun Kebiasaan Keuangan yang Lebih Baik
Memahami pajak penghasilan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan literasi keuangan. Dengan memahami potongan penghasilan dan membuat anggaran yang realistis, kamu bisa mengambil keputusan keuangan dengan lebih terarah.
Selain mengatur THR, kamu juga bisa mulai membangun kebiasaan menyisihkan uang untuk tujuan keuangan jangka panjang. Pastikan setiap keputusan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi keuangan, dan profil risikomu.
Untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan aset digital, kamu bisa mengenal FLOQ.
Download aplikasi FLOQ di Play Store atau App Store. FLOQ merupakan aplikasi aset digital yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga: Investasi Jangka Pendek: Buat yang Nggak Mau Nunggu Bertahun-tahun
