Pernah menerima slip gaji dengan potongan PPh 21, tetapi nggak tahu uang tersebut dihitung berdasarkan apa? Atau kamu pernah pindah kerja, lalu bingung bagaimana mengurus pajak dari perusahaan lama dan tempat kerja baru?
Situasi seperti ini cukup sering terjadi. Banyak orang mengenal PPh 21 sebagai potongan rutin dari gaji. Namun, pemahaman tentang hak karyawan, tanggung jawab perusahaan, dan dokumen perpajakan masih sering terlewat.
Padahal, memahami pajak penghasilan pasal 21 bukan cuma soal mengetahui berapa uang yang dipotong. Kamu juga perlu tahu siapa yang bertanggung jawab memotongnya, dokumen apa yang harus diterima, dan apa yang perlu dilakukan jika ada kesalahan.
Hal ini semakin penting ketika kamu menerima bonus, berganti pekerjaan, atau memiliki penghasilan dari beberapa sumber.
Nah, artikel ini akan membahas PPh 21 dari sisi yang berbeda. Fokusnya adalah memahami mekanisme pemotongan pajak dan hal-hal praktis yang perlu kamu perhatikan sebagai penerima penghasilan.
Apa Itu Pajak Penghasilan Pasal 21?
Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.
Penghasilan tersebut nggak hanya berupa gaji bulanan. PPh 21 juga bisa berkaitan dengan upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, bonus, dan pembayaran lain sesuai ketentuan perpajakan.
Dalam praktiknya, PPh 21 melibatkan dua pihak utama, yaitu penerima penghasilan dan pemotong pajak.
Penerima penghasilan adalah orang yang memperoleh pembayaran. Sementara itu, pemotong pajak merupakan pihak yang bertanggung jawab menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan.
Untuk karyawan, pemotong pajaknya umumnya adalah perusahaan tempat bekerja.
Artinya, kamu nggak harus selalu menghitung dan menyetorkan sendiri potongan pajak gaji setiap bulan. Perusahaan menjalankan kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
Namun, bukan berarti kamu bisa mengabaikan urusan pajak begitu saja. Kamu tetap perlu memeriksa penghasilan yang dilaporkan, memastikan bukti potong tersedia, dan memenuhi kewajiban perpajakan pribadi jika diwajibkan.
Ketentuan mengenai mekanisme pemotongan PPh 21 antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Peraturan ini berlaku sejak 1 Januari 2024.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pemotongan PPh 21?
Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pemotongan PPh 21 nggak selalu dilakukan oleh perusahaan swasta.
Pihak yang bertanggung jawab memotong pajak bergantung pada hubungan pembayaran dan jenis penghasilan yang diterima.
1. Perusahaan atau Pemberi Kerja
Perusahaan yang membayar gaji, upah, tunjangan, atau penghasilan lain kepada karyawan umumnya bertanggung jawab melakukan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan.
Perusahaan juga perlu menyiapkan bukti pemotongan dan menjalankan kewajiban penyetoran serta pelaporan pajak.
Bagi karyawan, informasi mengenai pemotongan tersebut biasanya bisa ditemukan pada slip gaji dan dokumen bukti potong.
2. Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah juga dapat bertindak sebagai pemotong PPh 21 atas penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada orang pribadi.
Ketentuannya menyesuaikan jenis penghasilan dan status penerimanya.
Karena itu, mekanisme pemotongan untuk pegawai pemerintah bisa memiliki ketentuan khusus dibandingkan penghasilan karyawan perusahaan swasta.
3. Dana Pensiun
Dana pensiun dapat menjadi pemotong PPh 21 atas pembayaran pensiun tertentu yang diterima oleh penerima manfaat.
Penghitungan dan administrasinya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku untuk kategori penghasilan tersebut.
4. Pembayar Honorarium dan Penyelenggara Kegiatan
Pihak yang membayar honorarium atau menyelenggarakan kegiatan tertentu juga bisa memiliki kewajiban memotong PPh 21.
Contohnya adalah pembayaran kepada pembicara seminar, tenaga ahli, atau peserta kegiatan tertentu yang menerima penghasilan kena pajak.
Dengan memahami pihak yang bertanggung jawab, kamu bisa mengetahui kepada siapa harus meminta penjelasan jika ada masalah dengan pemotongan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan kategori pemotong dan penerima penghasilan PPh 21 dalam panduan resminya.
Hak Karyawan Terkait Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh 21 bukan sekadar potongan yang muncul di slip gaji. Ada dokumen dan informasi yang perlu diperhatikan oleh penerima penghasilan.
Berikut beberapa hal penting yang sebaiknya kamu ketahui.
1. Mendapatkan Informasi Potongan Pajak
Karyawan perlu bisa mengetahui berapa penghasilan yang diterima dan berapa PPh 21 yang dipotong.
Informasi ini membantu kamu memeriksa apakah rincian penghasilan dan potongan sudah sesuai.
Jika terdapat perubahan nominal pajak, kamu bisa meminta penjelasan kepada bagian HR atau penggajian perusahaan.
Misalnya, potongan pajak pada bulan tertentu lebih besar daripada bulan sebelumnya. Kamu bisa menanyakan apakah perubahan tersebut berkaitan dengan bonus, tunjangan, atau penghitungan pada masa pajak terakhir.
Jangan langsung menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan kesalahan sebelum memeriksa rinciannya.
2. Mendapatkan Bukti Potong
Bukti potong merupakan dokumen penting dalam administrasi PPh 21.
Dokumen ini memuat informasi mengenai penghasilan dan pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan. Kamu bisa menggunakannya untuk memeriksa data perpajakan dan menyiapkan pelaporan SPT Tahunan.
Untuk karyawan swasta, bukti potong tahunan yang umum dikenal adalah formulir 1721-A1. Sementara itu, formulir 1721-A2 umumnya digunakan untuk pegawai negeri dan kategori penerima penghasilan tertentu sesuai ketentuan.
Pastikan kamu menyimpan dokumen tersebut dengan baik.
Jangan hanya mengandalkan catatan potongan di slip gaji bulanan. Bukti potong tahunan memiliki informasi yang diperlukan untuk memeriksa penghasilan dan pajak selama periode terkait.
3. Meminta Koreksi Jika Ada Ketidaksesuaian
Bagaimana kalau nominal penghasilan dalam bukti potong berbeda dari catatanmu?
Langkah pertama adalah menghubungi bagian HR atau penggajian perusahaan. Siapkan slip gaji, kontrak kerja jika relevan, dan catatan pembayaran yang kamu miliki.
Jelaskan bagian yang menurutmu tidak sesuai. Setelah itu, minta perusahaan memeriksa data dan melakukan koreksi jika memang terdapat kesalahan.
Jangan mengubah dokumen perpajakan sendiri. Koreksi sebaiknya dilakukan melalui pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan bukti potong dan pelaporannya.
Mengenal Bukti Potong PPh 21 dan Fungsinya
Bukti potong sering dianggap sebagai dokumen pelengkap yang hanya diperlukan ketika mengurus pajak tahunan.
Padahal, dokumen ini berfungsi sebagai catatan resmi atas penghasilan dan pajak yang telah dipotong.
Ada beberapa alasan mengapa kamu perlu menyimpannya.
Sebagai Referensi Pelaporan SPT Tahunan
Informasi dalam bukti potong dapat digunakan untuk mengisi data penghasilan dan pajak yang telah dipotong dalam SPT Tahunan.
Dengan dokumen ini, kamu memiliki referensi yang lebih jelas daripada sekadar mengingat jumlah gaji yang diterima setiap bulan.
Untuk Memeriksa Riwayat Penghasilan
Bukti potong juga membantu kamu meninjau penghasilan selama periode kerja tertentu.
Informasi tersebut bisa berguna ketika kamu perlu mencocokkan catatan penghasilan, tunjangan, atau pembayaran lain yang diterima dari perusahaan.
Untuk Menghindari Perbedaan Data
Kesalahan pencatatan bisa terjadi karena data penghasilan tidak lengkap atau terdapat informasi yang belum diperbarui.
Dengan memeriksa bukti potong lebih awal, kamu bisa meminta klarifikasi sebelum menyelesaikan pelaporan pajak tahunan.
Karena itu, biasakan memeriksa dokumen perpajakan ketika diterima. Jangan menunggu sampai mendekati batas waktu pelaporan.
Apa yang Terjadi Jika Kamu Pindah Kerja?
Pindah kerja merupakan salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam administrasi PPh 21.
Ketika kamu keluar dari perusahaan lama dan mulai bekerja di tempat baru, ada dua pemberi kerja yang perlu diperhatikan dalam catatan penghasilanmu selama tahun pajak yang sama.
Perusahaan lama memiliki data penghasilan dan pemotongan pajak selama kamu bekerja di sana. Sementara itu, perusahaan baru mencatat penghasilan sejak kamu mulai bekerja.
Agar data pajakmu lebih mudah diperiksa, lakukan beberapa hal berikut.
1. Minta Bukti Potong dari Perusahaan Lama
Pastikan kamu memperoleh dokumen bukti potong atas penghasilan selama bekerja di perusahaan sebelumnya.
Periksa nama, identitas perpajakan, periode kerja, jumlah penghasilan, dan pajak yang telah dipotong.
Simpan dokumen tersebut karena diperlukan untuk mencocokkan data penghasilan dalam satu tahun pajak.
2. Pastikan Data di Perusahaan Baru Benar
Ketika mulai bekerja di tempat baru, pastikan perusahaan memiliki data yang diperlukan untuk administrasi perpajakanmu.
Sampaikan informasi yang diminta melalui prosedur resmi perusahaan. Jika ada data yang belum jelas, tanyakan kepada bagian HR atau penggajian.
Jangan berasumsi bahwa perusahaan baru otomatis memiliki seluruh catatan penghasilanmu dari tempat kerja sebelumnya.
3. Perhatikan Pelaporan SPT Tahunan
Penghasilan dari pekerjaan lama dan pekerjaan baru perlu diperhatikan ketika kamu memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
Pajak yang telah dipotong oleh masing-masing pemberi kerja juga perlu dicocokkan dengan dokumen yang kamu miliki.
Dalam kondisi tertentu, penghitungan pajak atas gabungan penghasilan dapat menghasilkan jumlah pajak tahunan yang berbeda dari total pemotongan yang telah dilakukan.
Jika ada kekurangan atau kelebihan pembayaran, tindak lanjutnya perlu dilakukan berdasarkan hasil penghitungan dan ketentuan yang berlaku.
Intinya, jangan menganggap urusan pajak dari perusahaan lama otomatis selesai hanya karena kamu sudah menerima gaji dari perusahaan baru.
Bagaimana Jika Memiliki Lebih dari Satu Sumber Penghasilan?
Selain pindah kerja, sebagian orang memiliki penghasilan dari beberapa sumber sekaligus.
Contohnya adalah karyawan yang juga menerima honorarium, menjadi pembicara, atau memberikan jasa profesional di luar pekerjaan utama.
Dalam situasi ini, penting untuk memahami bahwa perlakuan pajak setiap penghasilan bisa berbeda.
Pihak yang membayar penghasilan tertentu mungkin melakukan pemotongan PPh 21. Namun, pemotongan tersebut tidak otomatis berarti seluruh kewajiban pajak tahunanmu sudah selesai.
Kamu perlu menyimpan bukti pembayaran dan bukti potong dari setiap sumber penghasilan yang relevan.
Selanjutnya, periksa bagaimana penghasilan tersebut perlu dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan.
Jika kamu menerima pembayaran jasa dari beberapa pihak, jangan hanya mengandalkan nominal uang yang masuk ke rekening. Catat jumlah penghasilan sebelum potongan dan pajak yang sudah dipotong.
Catatan tersebut akan membantu ketika kamu memeriksa kembali kewajiban perpajakan.
Jika situasimu cukup kompleks, misalnya memiliki pekerjaan tetap sekaligus usaha dengan skema pajak berbeda, pertimbangkan untuk meminta bantuan konsultan pajak atau petugas pajak agar perlakuannya sesuai aturan.
Kenapa Potongan PPh 21 Bisa Berbeda Setiap Bulan?
PPh 21 yang dipotong dari gaji tidak selalu memiliki nominal tetap.
Perubahan ini bisa terjadi karena beberapa hal, termasuk perubahan penghasilan dan mekanisme pemotongan yang berlaku.
Sejak 2024, pemotongan PPh 21 untuk kategori penerima penghasilan tertentu menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata atau TER pada masa pajak selain masa pajak terakhir.
Untuk karyawan tetap, penghitungan pada masa pajak terakhir dilakukan dengan memperhitungkan penghasilan dan pajak selama tahun berjalan. Karena itu, nominal potongan pada masa pajak terakhir bisa berbeda dari bulan sebelumnya.
Ada beberapa situasi yang dapat membuat nominal potongan berubah.
Pertama, penghasilan berubah. Kenaikan gaji, tunjangan, atau bonus bisa memengaruhi dasar penghitungan pajak.
Kedua, status atau data perpajakan berubah. Informasi yang digunakan dalam administrasi pajak perlu diperbarui jika terdapat perubahan yang relevan.
Ketiga, periode penghitungan berbeda. Pemotongan bulanan dan penghitungan pada masa pajak terakhir tidak selalu menggunakan mekanisme yang sama.
Jadi, perubahan potongan pajak bukan otomatis berarti ada kesalahan. Periksa dahulu rincian penghasilan, tarif yang digunakan, dan periode pemotongannya.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Potongan PPh 21 Bermasalah?
Jika kamu menemukan potongan yang terasa tidak sesuai, jangan langsung panik.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya.
1. Cocokkan Slip Gaji dengan Bukti Pembayaran
Periksa apakah gaji, tunjangan, bonus, dan komponen penghasilan lain sudah tercatat dengan benar.
Jika ada pembayaran yang belum masuk atau nominalnya berbeda, catat bagian tersebut agar lebih mudah ditelusuri.
2. Periksa Bukti Potong
Bandingkan informasi dalam bukti potong dengan catatan penghasilan yang kamu miliki.
Perhatikan identitas, periode penghasilan, jumlah penghasilan, dan nilai pajak yang dipotong.
Jika ada perbedaan, siapkan dokumen pendukung sebelum meminta klarifikasi.
3. Hubungi Bagian HR atau Penggajian
Sampaikan pertanyaan secara jelas dan sertakan rincian yang perlu diperiksa.
Misalnya, kamu ingin memastikan alasan potongan pada bulan tertentu meningkat atau meminta pemeriksaan atas data penghasilan tahunan.
Bagian HR atau penggajian biasanya menjadi pihak pertama yang dapat menjelaskan mekanisme pemotongan di perusahaan.
4. Gunakan Informasi Resmi
Jika penjelasan yang diterima belum menjawab pertanyaanmu, cari informasi dari sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Kamu dapat mengakses portal Direktorat Jenderal Pajak untuk membaca ketentuan, panduan, dan informasi layanan perpajakan.
Untuk masalah yang memerlukan penanganan khusus, gunakan kanal layanan resmi atau minta bantuan tenaga profesional yang memahami perpajakan.
FAQ Seputar Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Apa fungsi pajak penghasilan pasal 21?
PPh 21 merupakan mekanisme pemajakan atas penghasilan orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perpajakan.
2. Apakah perusahaan wajib memberikan bukti potong PPh 21?
Pemberi kerja yang memiliki kewajiban pemotongan PPh 21 harus menjalankan kewajiban administrasi, termasuk membuat bukti potong sesuai ketentuan. Sebagai penerima penghasilan, kamu perlu menyimpan dokumen tersebut untuk memeriksa data pajak dan memenuhi kewajiban pelaporan.
3. Apakah PPh 21 selalu dipotong dari gaji karyawan?
Tidak selalu ada potongan dengan nominal yang sama setiap bulan. Besarnya pemotongan bergantung pada penghasilan, kategori penerima, dan ketentuan penghitungan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, jumlah pajak yang dipotong juga bisa nihil.
4. Apa perbedaan slip gaji dan bukti potong?
Slip gaji merinci penghasilan dan potongan dalam suatu periode penggajian. Sementara itu, bukti potong merupakan dokumen perpajakan yang mencatat penghasilan dan pajak yang dipotong sesuai ketentuan. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan sebaiknya disimpan.
5. Apa yang harus dilakukan jika bukti potong salah?
Hubungi bagian HR, penggajian, atau pihak yang menerbitkan bukti potong. Jelaskan ketidaksesuaian dan sertakan dokumen pendukung. Jika memang terdapat kesalahan, minta pihak terkait melakukan pemeriksaan dan koreksi melalui prosedur yang berlaku.
6. Apakah pindah kerja memengaruhi pelaporan PPh 21?
Pindah kerja bisa memengaruhi administrasi pajak karena kamu mungkin menerima penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja dalam satu tahun pajak. Simpan bukti potong dari masing-masing perusahaan dan periksa seluruh data penghasilan ketika menyiapkan SPT Tahunan.
7. Apakah PPh 21 yang sudah dipotong berarti kewajiban pajak selesai?
Belum tentu. Pemotongan oleh pemberi kerja perlu diperhitungkan dalam pelaporan pajak tahunan sesuai ketentuan. Kamu tetap perlu memeriksa kewajiban SPT Tahunan dan memastikan penghasilan serta pajak yang telah dipotong tercatat dengan benar.
Kesimpulan
Pajak penghasilan pasal 21 bukan sekadar angka yang mengurangi gaji bulanan. Di balik potongan tersebut, ada mekanisme administrasi yang melibatkan penerima penghasilan dan pihak pemotong pajak.
Sebagai karyawan, kamu perlu memahami hak untuk memperoleh bukti potong, memeriksa data penghasilan, dan meminta klarifikasi jika ada ketidaksesuaian.
Perhatian khusus juga diperlukan ketika kamu pindah kerja atau menerima penghasilan dari beberapa sumber. Catatan penghasilan dan bukti potong yang lengkap akan membantu proses pemeriksaan serta pelaporan pajak tahunan.
Dengan memahami hal-hal tersebut, kamu bisa mengelola administrasi perpajakan dengan lebih tertib dan mengurangi risiko kesalahan data.
Selain memenuhi kewajiban pajak, jangan lupa mengelola penghasilan dengan terencana. Sisihkan dana untuk kebutuhan rutin, tabungan, dan dana darurat sesuai kemampuan.
Kalau kamu ingin mempelajari pengelolaan aset digital, download aplikasi FLOQ di Play Store atau App Store. FLOQ merupakan aplikasi aset digital yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga: Ini Cara Menghitung Pajak Penghasilan dengan Benar!
