FATF Travel Rule

Apa Itu FATF Travel Rule?

Halo, Sahabat Floq! 
Ketika transaksi kripto semakin populer di seluruh dunia, muncul pula tantangan besar: bagaimana memastikan aktivitas tersebut tetap aman dan tidak disalahgunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Nah, di sinilah peran penting FATF Travel Rule dimulai.

FATF Travel Rule adalah sebuah kebijakan internasional yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Aturan ini mewajibkan penyedia layanan aset virtual (VASP) seperti exchange, wallet provider, atau platform pembayaran berbasis crypto, untuk mengumpulkan dan mentransfer informasi identitas pengirim dan penerima dalam setiap transaksi kripto yang melebihi ambang batas tertentu.

Dengan kata lain, transaksi kripto yang tadinya bersifat pseudonim, kini perlu menyertakan jejak identitas, setidaknya di antara penyedia layanan terkait. Tujuannya sangat jelas: mengurangi risiko aktivitas terlarang dalam ekosistem blockchain.

Siapa Itu FATF dan Kenapa Travel Rule Dibuat?

FATF (Financial Action Task Force) adalah organisasi internasional yang bertugas mengembangkan kebijakan global untuk memerangi pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT). Didirikan oleh negara-negara anggota G7, FATF memiliki kekuatan dalam menetapkan standar yang diikuti oleh puluhan negara, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2019, FATF memperluas cakupan pengawasannya ke sektor aset digital. Mereka menyadari bahwa pertumbuhan pesat kripto bisa membuka peluang disalahgunakan oleh aktor jahat. Maka lahirlah FATF Travel Rule—sebuah analogi dari regulasi di dunia keuangan tradisional yang kini diterapkan pada transaksi kripto.

Apa yang Diwajibkan oleh FATF Travel Rule?

Travel Rule menetapkan bahwa jika suatu transaksi kripto melebihi ambang batas tertentu (umumnya setara dengan 1.000 USD), maka VASP pengirim harus:

• Mengumpulkan informasi identitas pengirim (nama lengkap, alamat, nomor identifikasi, dsb.)
• Mengumpulkan informasi identitas penerima
• Mentransfer informasi tersebut ke VASP penerima secara bersamaan dengan transaksi on-chain
• Menyimpan data transaksi untuk keperluan audit atau investigasi hukum 

Penerapan ini mewajibkan interoperabilitas dan kerja sama lintas platform, serta menuntut pengembangan infrastruktur baru yang mampu mentransfer data pribadi secara aman dan sesuai regulasi perlindungan data.

Dampak Travel Rule terhadap Dunia Kripto

Buat Sahabat Floq yang aktif bertransaksi kripto, implementasi Travel Rule akan membawa beberapa perubahan penting:

1. KYC dan Verifikasi Jadi Semakin Ketat

Untuk patuh terhadap Travel Rule, bursa atau dompet digital akan meminta lebih banyak data pribadi kamu. Proses Know Your Customer (KYC) menjadi wajib dan lebih detail, meskipun ini sejalan dengan tujuan meningkatkan keamanan.

2. Penggunaan Dompet Non-Kustodial Bisa Terbatas

Karena dompet pribadi (non-custodial) tidak selalu terhubung dengan penyedia layanan resmi, beberapa VASP mungkin membatasi atau memblokir transaksi ke dompet yang tidak dapat diverifikasi.

3. Integrasi Solusi Teknologi Travel Rule

Berbagai protokol sedang dikembangkan untuk memungkinkan VASP mematuhi aturan ini, seperti TRISA, IVMS101, atau Travel Rule Protocol (TRP). Solusi ini memungkinkan pertukaran data identitas tanpa melanggar privasi pengguna.

Tantangan dan Kritik terhadap Travel Rule

Meskipun niatnya baik, FATF Travel Rule tidak lepas dari tantangan dan kontroversi, di antaranya:

1. Kekhawatiran terhadap privasi pengguna yang semakin berkurang dalam ekosistem desentralisasi.
2. Beban kepatuhan tinggi bagi startup kripto atau bursa kecil yang harus membangun infrastruktur data tambahan.
3. Perbedaan interpretasi antar negara, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lintas yurisdiksi. 

Namun, Sahabat Floq juga perlu melihat sisi positifnya—yaitu bahwa aturan ini bisa meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap ekosistem kripto.

Bagaimana Travel Rule Diterapkan di Indonesia?

Di Indonesia, implementasi FATF Travel Rule masih dalam tahap pengembangan dan adaptasi oleh otoritas terkait seperti OJK dan Bappebti. Namun beberapa exchange lokal sudah mulai menerapkan proses KYC dan pengawasan transaksi yang lebih ketat sesuai prinsip Travel Rule.

Jika kamu menggunakan platform yang sudah berlisensi resmi, kemungkinan besar kamu akan melalui proses verifikasi yang lebih ketat saat mengirim kripto ke pihak ketiga, terutama ke luar negeri atau antar platform besar.

Travel Rule, Langkah Penting Menuju Ekosistem Kripto yang Lebih Tertib

FATF Travel Rule mungkin terasa seperti batasan baru di dunia kripto, tapi pada dasarnya ini adalah upaya global untuk membawa standar perlindungan dan keamanan ke dalam dunia aset digital. Bagi Sahabat Floq yang peduli dengan masa depan jangka panjang industri ini, keberadaan aturan seperti Travel Rule membantu membangun ekosistem yang lebih terpercaya dan tahan terhadap penyalahgunaan.

Jadi, walaupun kamu perlu memberikan sedikit lebih banyak data saat bertransaksi, dampaknya justru bisa mempercepat adopsi kripto secara global karena menghadirkan kejelasan hukum dan perlindungan lebih baik bagi pengguna.